Sumbawa, 10 September 2023 – Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) menerima kunjungan penting dari Tim Assesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada tanggal 7 hingga 9 September 2023. Kunjungan ini merupakan bagian dari proses Visitasi Akreditasi yang dilakukan selama dua hari.
Tim Assesor yang bertugas berasal dari Universitas Muhammadiyah Malang, diwakili oleh Dr. Surya Anoraga, S.H., M.Hum., dan Universitas Gadjah Mada, diwakili oleh Dr. Yulkarnain Harahap. Mereka disambut secara resmi oleh Wakil Rektor I UTS, Win Ariga Mansur Malonga, S.Pi., yang didampingi oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta Ketua Program Studi dan Dosen Prodi Ilmu Hukum di Ruang Rapat Lantai 3 Universitas Teknologi Sumbawa.
Proses kunjungan dimulai dengan pertemuan awal dan pembicaraan dengan para pimpinan UTS. Setelahnya, para asesor memulai proses penilaian di lantai 3 Ruang Rapat, yang merupakan area Fakultas Hukum dan Program Studi Ilmu Hukum UTS. Proses penilaian melibatkan berbagai aspek yang dikelompokkan dalam 7 standar akreditasi BAN-PT, termasuk Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran; Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu; Mahasiswa dan Lulusan; Sumber Daya Manusia; Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik; Pembiayaan, Sarana, Prasarana, dan Sistem Informasi; serta Penelitian, Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama.
Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Geatriana Dewi, M.H., mengungkapkan bahwa persiapan untuk akreditasi sudah dimulai sejak November 2022. Bersama dengan beberapa program studi lainnya di UTS, Prodi Ilmu Hukum telah mengirimkan borang akreditasi ke BAN-PT pada tahun sebelumnya. Geatriana Dewi,M.H. dan dosen lainnya meyakini bahwa keberhasilan dalam akreditasi bukan hanya untuk Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, atau bahkan UTS saja, tetapi juga untuk seluruh komunitas akademik, termasuk mahasiswa, alumni, dan stakeholder.
“Kami sangat mengapresiasi kesediaan mahasiswa, terutama Himpunan Mahasiswa dan Alumni, yang telah terlibat aktif dalam persiapan dan pelaksanaan visitasi akreditasi. Karena keberhasilan akreditasi tidak hanya untuk Prodi saja, maka kami melibatkan seluruh elemen, mulai dari mahasiswa, dosen, staf, hingga pimpinan universitas,” ungkap Geatriana Dewi.
Seperti yang telah diketahui bahwa dalam konteks hukum pendidikan tinggi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menjadi acuan penting. Bagian ketiga undang-undang tersebut, terutama Pasal 55, menjelaskan bahwa akreditasi adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Akreditasi dilakukan untuk menilai kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan standar yang ditetapkan secara nasional.
Mengacu pada aturan dan undang-undang ini, akreditasi menjadi aspek penting yang harus diupayakan oleh setiap institusi pendidikan tinggi, karena berkaitan dengan penilaian dan tingkat kepercayaan publik pada instansi atau lembaga tersebut. Hal ini juga memiliki dampak signifikan baik secara internal maupun eksternal.
“Kami telah berjuang dan berusaha semaksimal mungkin. Tentunya, kami mengharapkan hasil yang terbaik,” tambah Geatriana Dewi, menegaskan pentingnya upaya mereka dalam menjaga mutu pendidikan tinggi di UTS.
